Bukittinggi – OP Ladon News.Com
Kota Bukittinggi tengah diramaikan oleh sebuah video viral yang memperlihatkan oknum Satpol PP terlibat dalam tindakan tak pantas. Video tersebut menunjukkan oknum Satpol PP yang tampak sedang berparty di dunia malam dengan beberapa wanita yang memperlihatkan auratnya. Kejadian ini menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat Bukittinggi, yang dikenal dengan teguhnya prinsip adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah.
Kejadian ini segera memicu reaksi keras dari tokoh adat dan tokoh agama di kota tersebut. Mereka mengecam tindakan oknum tersebut yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi di Bukittinggi. Satpol PP, sebagai institusi penegak perda baik terkait sosial maupun maksiat, seharusnya menjadi contoh dalam penegakan aturan, bukan malah terlibat dalam tindakan yang dianggap maksiat.
Di tempat terpisah seorang tokoh masyarakat kota Bukittinggi memberikan statement
"Saya,E.St Sati sebagai masyarakat adat dan agama, sangat menyayangkan dan mengecam keras perilaku oknum Satpol PP Kota Bukittinggi yang terlihat dalam video viral tersebut. Dalam posisi sebagai penegak perda, seharusnya oknum tersebut menjadi teladan dalam menjaga norma dan nilai luhur yang kami junjung tinggi. Tindakan berpesta maksiat yang dilakukan oknum tersebut sangat bertentangan dengan prinsip adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah yang kami anut.
Kami meminta kepada pihak berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas dan transparan terhadap oknum tersebut. Selain itu, kami mendesak agar permintaan maaf secara terbuka disampaikan kepada masyarakat Bukittinggi sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya untuk memulihkan citra kota serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak perda. Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih konsisten dalam menerapkan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan sehari-hari."
Kepala Satpol PP Kota Bukittinggi Joni feri telah menyatakan akan memberikan sanksi terhadap oknum tersebut, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai bentuk sanksi yang akan dikenakan. Situasi ini semakin memperburuk citra Bukittinggi di tengah masa transisi pemerintahan yang sedang berlangsung.
Masyarakat adat dan tokoh agama meminta agar kepala Satpol PP memberikan permintaan maaf secara terbuka. Mereka menilai bahwa tindakan oknum tersebut telah mencoreng nama baik kota Bukittinggi serta merusak reputasi masyarakat adat dan agama yang memiliki pengaruh kuat di kota ini. Klarifikasi dan permintaan maaf dianggap sebagai langkah penting untuk memulihkan kembali citra kota dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegak perda di Bukittinggi. (Red)
0 Komentar